Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Semakin lama Jokowi berkuasa, memasuki tahun ke -9 sebentar lagi, keteladanan Jokowi semakin dipertanyakan. Liputan6. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nepotisme diartikan sebagai. Korupsi" kata ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, kata ini sering kita baca di media masa dan bahkan kerap kali menghiasi layar kaca televisi kita. Kesepakatan dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan kesepakatan horizontal, namun dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi disemua bidang dan sektor pembangunan. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukun dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Lima sifat ini dinilai bertentangan bahkan merusak etika dalam berbisnis, karena menimbulkan praktik-praktik kecurangan dan persaingan yang tidak adil. (103-115), 103 Sumartana,2 menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. Terdapatdan monopoli; perilaku pasar: merger, take over dan kolusi baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. 4) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). konsep Kolusi, Nepotisme yang ada dalam UU 28/99 bertubrukan satu sama lainya karena ketidakjelasan rumusan Kolusi dan Nepotisme dan luasnya ruang lingkup Kolusi dan Nepotisme dalam penegakanya. Key words: Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha PENDAHULUAN Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Howard Dick dan Jeremy Mulholland dalam kolomnya di Tempo pada 15 Mei 2018 mengatakan korupsi rezim Soeharto identik dengan praktek koncoisme. kolusi dan nepotisme (KKN), namun demikian, pilihan kebijakan legislasi yang ditempuh dilihat secara yuridis formal telah menunjukkan sikap ‘greget’ anti korupsi, tetapi secara yuridis materiil justru sebaliknya memuat ketentuan yang dapat memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jakarta, 19 April 2001. Pasar oligopoli kolusi. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu tuntutan Reformasi pada 1998. Jenis-Jenis Kolusi. Merupakan persepakatan antara dua [maupun lebih] orang ataupun kelompok dalam rangka menyingkirkan orang [kelompok lain], namun menguntungkan diri dan kelompok sendiri. Dalam hal ini para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi, tetapi tidak melakukan kolusi (kesepakatan). com, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, sekalipun pascareformasi, sistem patrimonial yang rentan terhadap praktik nepotisme dan kolusi masih melekat dalam budaya politik Indonesia. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo . Dengan itu, kolusi dapat menghantar pada kepentingan dan demi keuntungan kelompok [misalnya kelompok politik dan SARA] maupun pribadi, sekaligus penyingkiran serta penghambatan terhadap orang lain. Kita bedah istilah KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dengan menggunakan analogi supaya lebih mudah ya. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Kolusi merupakan suatu kondisi di mana perusahaan saingan bekerjasama demi kepentingannya. Pasar Oligopoli Kolusi. Kerjasama itu dilakukan untuk menentukan harga jual suatu produk. Di dalamnya, dimuat bahwa reformasi. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan penyakit kronis yang telah menjangkit pemerintahan Indonesia sejak lama Praktik-Praktik KKN telah merusak nilai-nilai Pancasila yang menjadi Pengertian kolusi ialah kerjasama ilegal (melanggar hukum) yang terjadi antara pejabat pemerintah dengan oknum tertentu sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan material. 2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan. 23,9. kolusi serta nepotisme, kedua kendala-kendala pelaksanaan prinsip good governance, Ketiga Bagaimana upaya agar prinsip good governance dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Berikut ini adalah daftar lengkap sinonim kolusi menurut Tesaurus Bahasa Indonesia. Kami juga mengangap penting analisa beberapa kasus perkara-perkara korupsi, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum dan pandangan beberapa hakim dalam memutus perkara korupsi,sebagai tambahan pengetahuan bagi para hakim maupun praktisi hukum lainnya. tertentu yang beraroma kolusi atau lobi-lobi dalam rangka membesarkan anggaran sektoral dengan harapan mendapatkan imbalan atau komisi. pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, kini korupsi juga mewabah pada. Pengertian Korupsi dan Kolusi. com, Pamekasan - Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan Madura, dipecat karena nakal tidak masuk kerja selama 10 hari. mencari dan memperoleh bukti2, menghadirkan saksi2 untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen2 dari pihak2 yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan. Kolusi secara umum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan persekongkolan atau permufakatan secara rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan tidak baik demi mendapatkan keuntungan. Apalagi kita bisa membayangkan jika tidak ada kolusi kita tidak akan tahu. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab Tindakan Kolusi. Kolusi juga. ABSTRAK: a. dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Kolusi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan negara. Namun, secara politik, menurut dia tidak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nepotisme diartikan sebagai. Tipe Dokumen. Khusus kolusi, ia menyebut hal itu sebagai bentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Jadi ini yang menerangkan mengapa suap menduduki ranking pertama cara korupsi. Untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara berdasarkan UU tersebut harus bersedia diperiksa dan melaporkan kekayaannya dalam. endobj 2 0 obj > endobj 4 0 obj > /Resources > /XObject > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] /ExtGState > >> /Tabs /S /Contents 5 0 R /StructParents 0 >> endobj 5 0 obj [6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R] endobj 6 0 obj > stream q endstream endobj 7 0 obj > stream xœÅ[sÛ8–~OUþ ¥˜& $»ºº6·îͦÓ. Selain itu, ada juga pencegahan KKN. Contohnya gini, elo mau bikin acara sekolah dengan biaya 10 juta. However, KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism) will be shares that are not dissociated from bureaucrat government system. 3. Soeharto (Youtube) Suara. 2. Hasil penelitian tentang kolusi oleh Huefner (2010) dan Susandra dan Hartina (2017) menyebutkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap. Kenal Lebih Dekat. penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme. sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan. praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. DPR juga terkesan belum berhasil menciptakanSaat Ini Tengah Terjadi Krisis Kepemimpinan Daerah. 2) Kolusi, dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun ujian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: T. Oleh. Hal ini didukung dengan hasil RTTN tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 51% dari kasus penipuan yang diteliti dilakukan oleh dua atau lebih pelaku yang berkolusi (ACFE, 2020). Baringbing, 2011, Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. Email: [email protected] Arti Kata kolusi adalah ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan pengusaha;ber·ko·lu·si v melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yg seharusnya. Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap dilarang/haram, karena bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, Hadis dan Maqashid al-Syari'ah (tujuan syari'ah), serta bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, dan merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Kolusi: Pengertian, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi. Judul. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisime semua kalangan, termasuk mahasiswa. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and. Apakah Anda tahu bahwa kolusi adalah suatu tindakan yang harus dihindari karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dan bisa berdampak buruk kepada berbagai aspek. Seterusnya saya. Nasution melantiknya sebagai Pejabat Presiden RI tanggal 12 Maret 1967 dan. KASUS-kasus dugaan korupsi mengemuka di sejumlah institusi dan perusahaan negara pada masa awal pertumbuhan rezim Orde Baru. Perbuatan melawan hukum, b. Sehingga diperlukan acuan bekerja dalam melaksanakan wewenangnya sehingga terhindar dari perbuatan korupsi. ANM. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan KonvensiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. METADATA PERATURAN. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Paul A. Hal itu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Sedangkan kolusi artinya tindakan persekongkolan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara rahasia dengan tujuan buruk dan mendapatkan keuntungan. Dengan aset yang nilainya fantastik, maka BUMN akan menjadi sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jika tidak dikelola dengan baik. HIPOTESIS Pengaruh Financial Target Sebagai Proksi Pressure Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan KeuanganMelalui akun Instagram-nya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku menerima laporan adanya dugaan tindak kolusi saat pengadaan revitalisasi tahap ketiga TIM. Karena masalah ini benar-benar sudah sangat-sangat merugikan dan merusak kehidupan bangsa dan negara yang sama-sama. Kolusi adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih secara tersembunyi dan tidak jujur serta melawan hukum untuk melancarkan usaha salah satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh: Iwan Santosa. Oligopoli Non-kolusi adalah teori persaingan tertua. tirto. penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena pendekatan normatif yang dimaksudkan. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. METADATA PERATURAN. 4. 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut sebagai tindak lanjut dan produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Praktik serupa dinilai kerap. 4) Replikasi, demi mendapatkan kredit poin tambahan, tugas yang sama dimasukkan ke beberapa media atau tempat. Banyak ulama dalam buku Islamic Studies oleh I. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan ketingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. korupsi, kolusi dan nepotisme melalui upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Kemdikbud, salah satunya membentuk dan mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Gratifikasi di tingkat Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di daerah. Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap dilarang/haram, karena bertentangan dengan ajaran al-Qur'an, Hadis dan Maqashid al-Syari'ah (tujuan syari'ah), serta bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, dan merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. IV. Purnama dan Setiawan (2003) dalam Ilusmawati dan Nuswantara (2014): “Pangsa. 1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) memang menjadi permasalahan yang cukup ramai di Indonesia saat ini. Adapun KPK sebelumya menyebut dugaan korupsi yang diselidiki di Kementan terkait dengan praktik penempatan pegawai dalam jabatan. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Biasanya kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar yaitu oligopoli dimana keputusan beberaoa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. Jenis/Bentuk Peraturan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: XI/MPR/1998: Tahun: 1998: Tentang: PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (risywah) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum. Sedangkan kolusi ialah persekongkolan antara dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Krisis inilah yang akhirnya meruntuhkan eksistensi Orde Baru pada Mei 1998. Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesian is no more representing a phenomenon, but this have been representing factually which is famous everywhere. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,. 4. com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan, kasus korupsi yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur merupakan bukti nyata nepotisme yang menyebabkan korupsi. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. Jual beli jabatan pun identik. 79 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut meliputi bupati 45 orang, walikota 21 orang, dan gubernur 13 orang. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang. UNDANG. 2. Kolusi dapat juga menjadi tacit (saling pengertian), dimana tidak ada komunikasi langsung diantara perusahaan-perusahaan. id - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menanggapi dugaan kolusi dalam tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 2021 lalu. kepada pembaca bagaimana menghindarkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pengadaan. MAKALAH KEWARGANEGARAAN " PENDIDIKAN ANTI KORUPSI " KELOMPOK 13. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu: Sekretariat, Pusdiklat Teknis Peradilan, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan. Adapun potensi korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena pembangunan ekonomi kian. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Total nilai aset BUMN saat ini sekitar Rp. lelang atau kolusi dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Maka dari itu mendesain mata kuliah baru Antikorupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Sedangkan pengertian. Kasus ini sekarang memasuki tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi. Solusi Korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia. Kondisi pasar. Sebelumnya, Luhut menanggapi santai soal rencana pelaporan dirinya dan Erick Thohir terkait bisnis tes PCR untuk Covid-19 oleh Jaringan. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Istilah kolusi dalam ilmu ekonomi merujuk pada perbuatan tidak jujur antara dua pihak yang bersepakat untuk bekerja. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dari ketentuan itu lahir pula UU No. Upaya Pencegahan serta Penghapusan Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 4 Penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kesengsaraan pihak lain. Dimana istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki ikatan yang erat dan mengandung makna yang sama. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan merupakan fakta yang terkenal dimana-mana. B. Selasa, 4 November 2014 07:58 WIBSementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kolusi adalah kerja sama secara diam-diam antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang tidak terpuji. I. Arti Kata kolusi adalah ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan. KKN sendiri merupakan sebuah usaha dalam bentuk penyelewengan penggelapan dana, kecenderungan dalam mengutamakan kerabat atau sanak saudara, dan pembentukan persekutuan rahasia yang dibuat dengan tujuan untuk. "Jika menerima gratifikasi, lebih baik laporkan ke UPG atau langsung ke KPK jika pemberian. Adanya teori duopoli pertama kali dijelaskan oleh Antonia Agustin pada tahun 1838 dengan judul “Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth”. 16/05/2023, 11:07 WIB. Sehingga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. membuktikan, hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dengan seringnya kita terhadap fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tidaklah salah jika sebagian orang ada yang mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme. Joan Hesti Gila Purwasih dan Seli Septiana Pratiwi dalam buku Sosiologi (2021) menjelaskan, kelompok. Pasar Oligopoli. Fenomena KKN ini sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia. Bahkan hal ini bukan hanya fenomena semata, melainkan sudah menjadi fakta yang telah kita ketahui bersama. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme KKN. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan. Dari sudut pandang hukum, korupsi memenuhi hal-hal berikut ini; a. Fenomena Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Lingkar Anggota Dewan serta Relasinya dengan Partai Politik.